18September 2017 08:15 AM. lima-kecamatan-masuk-zona-merah-peta-pengungsian-disebar. Peningkatan aktivitas Gunung Agung disikapi serius Pemkab Karangasem. Bupati kemarin langsung menggelar rakor bersama Forkopinda dan OPD instansi terkait. Rapat kali ini juga dihadiri seluruh Perbekel se-Karangasem. Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengunsian penduduk ke daerah aman. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. 1 . Apabila terjadi pengungsian penduduk, penyelenggara dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong- royong maupun yang tidak dapat bekerja ; 2) . Bantuan awal diberikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) ton, bantuan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan dilapangan. j. Bantuan kepada pengungsi diberikan sesuai dengan tahapan Sasaranutama operasi pengungsian ialah memindahkan penduduk (termasuk yang luka/sakit) dari daerah bencana ketempat lain yang sudah disiapkan. Berusaha memperkecil kemungkinan terjadinya korban atau resiko baik fisik, material maupun spiritual ditempat terjadinya bencana dan pada saat pelaksanaan pengungsian menuju ke penampungan sementara Lokasiuntuk pengungsian ditentukan berdasarkan rekomendasi Badan Geologi melalui peta KRB yang telah diterbitkan untuk menghindari potensi bahaya yang dapat terjadi selanjutnya. Wapres Maruf Amin Sebut Penduduk Indonesia Akan Menjadi Penghuni Surga Terbanyak; Sri Mulyani Minta Pusat dan Daerah Lakukan Hal Ini RaniH. 09 Juli 2022 07:37. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa dapat dilakukan dengan tindakan . a. mematikan arus listrik rumah b. melakukan simulasi bencana gempa kepada masyarakat c. mengirim makanan dan obat-obatan ke barak pengungsian d. membuat bangunan tahan gempa e. melakukan evakuasi penduduk ke daerah yang aman. Evakuasidalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya, misalnya bahaya perang, bahaya banjir, meletusnya gunung api, ke daerah yang aman. Sistemkami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengungsian penduduk ke daerah aman . Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS (Teka Teki Silang) populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Kamimemiliki database lebih dari 122 ribu. Seorang penduduk, hashim ahmad berkata, air masih bergenangan dari paras pinggang ke dagu. Jalur Evakuasi Gedung, Berikut yang Harus Diperhatikan Badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten lumajang melaporkan, pihaknya terus memonitor dan melakukan koordinasi dengan pos pengamatan gunung api (ppga) tentang perkembangan guguran awan panas. Dansekarang, giliran permainannya TTS Pintar Pengungsian penduduk ke daerah aman. Bahasa permainan adalah bahasa Indonesia dan ada dalam banyak bahasa lainnya. Ini tidak begitu penting bagi kami, topik ini hanya dengan bahasa kami. Kunci Jawaban TTS Pintar Pengungsian penduduk ke daerah aman: Evakuasi YQfn5O. Sistem kami menemukan 25 jawaban utk pertanyaan TTS pengungsian penduduk kedaerah yang aman. Kami mengumpulkan soal dan jawaban dari TTS Teka Teki Silang populer yang biasa muncul di koran Kompas, Jawa Pos, koran Tempo, dll. Kami memiliki database lebih dari 122 ribu. Masukkan juga jumlah kata dan atau huruf yang sudah diketahui untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Gunakan tanda tanya ? untuk huruf yang tidak diketahui. Contoh J?W?B Pengungsian Erupsi Jabal Merapi, Begini Supremsi Menu dan Pembagian Barak Peparu, 11 November 2022 2042 WIB Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menyadran ke pengungsian erupsi Gunung Merapi puas Selasa, 10 November 2022. TEMPO Pribadi Wicaksono Yogyakarta – Gubernur DI Yogyakarta, Sri Yamtuan Hamengku Buwono X datang ke barak pengungsian Gunung Merapi di Aula Desa Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, Selasa 10 November 2022. Di barak yang menampung 195 warga Dusun Kalitengah Lor, Cangkringan, Sleman, itu Emir membahas bermacam ragam hal terkait pengungsi. Aji mewasiatkan ihwal menu makan, mobilitas pengungsi, yuridiksi barak, dan antisipasi penularan Covid-19. Adapun menu makan, Sultan Hamengku Buwono X berharap yang menentukan ialah pengungsi, lain nan memasak di perapian. “Sebab jika muhajir merasa tak betah karena tidak sekata dengan menu alat pencernaan yang disediakan di barak, maka berpotensi membuat mereka menyingkir barak atau berpindah ke gelanggang lain,” alas kata Sultan. Mobilitas muhajir itu, menurut dia, bakal merepotkan petugas, termasuk tukang masak. “Tim harus mendata lagi di pagi, siang, dan sore untuk menyediakan porsi makanannya.” Sultan Hamengku Buwono mengingatkan aparat pemerintah setempat bagi memastikan kesegaran muhajir sepanjang berada di barak hingga situasi Bukit Merapi tenang dan tenteram. “Jangan sampai kulur masalah plonco di eksodus,” sebut Sultan. Fasilitas di barak evakuasi Glagaharjo terbagi menjadi dua, yaitu barak khusus lansia dan barak untuk anak adam lanjut umur dan balita. Barak dilengkapi sekat untuk setiap pengungsi, sehingga tetap menaati imbauan menjaga jarak. Fasilitas bukan, seperti kamar mandi, tanur umum, kemah-tenda telah terhidang agar para penduduk yang mengungsi di pengungsian merasa nyaman. Jumlah penduduk yang sudah dievakuasi ke barak pengungsian sebanyak 195 nyawa. Kuantitas itu terdiri berbunga lansia, ibu hamil, orang tua, dan anak-momongan. Adapun barak evakuasi terbagi menjadi dua lokasi, merupakan di Kelurahan Glagaharjo dan Kalurahan Agromulyo. Di setiap lokasi pengungsian, Raja melanjutkan, harus suka-suka suatu ruangan khusus nan dikosongkan bikin keperluan karantina. Tujuannya, mengantisipasi apabila ada masyarakat yang terpapar Covid-19. Regen Sleman Sri Purnomo menuturkan telah memasang 13 titik lampu iradiasi di sekitar kawasan perpindahan. Mengenai pelayanan kesehatan cak bagi pengungsi, dia menyiagakan petugas Puskesmas Kapanewon, Cangkringan, Turi, dan Pakem sebagai puskesmas peka darurat Merapi. Pada kesempatan itu, Sultan Hamengku Buwono X menyalurkan bantuan bakal pengungsi. Di antaranya 50 biji kemaluan family kit, biji zakar topeng, 100 paket vitamin, 60 paket makanan siap hidangan, 100 buah selimut, 30 benang terpal, dan 100 kelongsong kelambu. Rekomendasi Berita Mode Covid-19 Yogya, Ratu HB X Meningkat 10 Kali Lipat Kurang dari Sebulan 4 jam lalu Kecondongan Covid-19 Yogya, Sultan HB X Meningkat 10 Boleh jadi Lipat Abnormal dari Sebulan Tiba awal November ini penyisipan kasus Covid-19 baru di Yogyakarta semakin comar di atas 100 kasus saban harinya. Kuliti Perbedaan Serial Drama Kriminal Tunnel Versi Indonesia dan Korea Kidul 6 jam lewat Kuliti Perbedaan Serial Sandiwara bangsawan Kriminal Tunnel Versi Indonesia dan Korea Selatan Serial drama kriminal Tunnel versi Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan, mulai dari pemeran, parasan belakang pembunuhan, hingga aspek lokal. Dishub Yogyakarta Permudah Kendaraan Gawat Tentatif Melintas 12 jam lalu Dishub Yogyakarta Permudah Kendaraan Gawat Darurat Melintas Sistem Priority Vehicle untuk memasrahkan akomodasi maujud akses jalan prioritas bagi wahana gawat tentatif sebagai halnya ambulans dan pemadam kebakaran. Festival Sastra Yogyakarta Sampai Akhir Pekan Ini, Catat 7 Lokasi Gelarannya 1 perian lalu Festival Sastra Yogyakarta Sampai Akhir Ahad Ini, Tulis 7 Lokasi Gelarannya Festival Sastra 2022 menjadi sebuah perayaan menyambut kembali pertemuan antar warga sastra di Kota Yogyakarta. Hujan angin Baplang Sore sampai Malam Sebabkan Banjir dan Longsor di Yogyakarta 2 hari lewat Hujan Deras Magrib sampai Lilin batik Sebabkan Banjir dan Longsor di Yogyakarta Air ampuh bukan terkecuali menyalurkan rumah ngilu. BPS Ungkap Pentingnya Tata Kelola Big Data untuk Majukan Pariwisata 2 periode lampau BPS Ungkap Pentingnya Tata Kelola Big Data lakukan Majukan Pelancongan Berpokok eksploitasi teknologi big data di sektor wisata, berbagai macam data cak bertanya perpelancongan Indonesia bisa tersuguh lengkap. Forum Agama G20 di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Superior PBNU Hidup Rukun 2 hari silam Forum Agama G20 di Yogyakarta dan Jawa Tengah, Majikan PBNU Hidup Rukun Forum Agama G20 atau Forum R20 juga diadakan di Yogyakarta dan Jawa Perdua pada Jumat setakat Ahad 4-6 November 2022. Dolok Merapi Sudah lalu 2 Tahun Berstatus Siaga, Ini Pesan BPPTKG untuk Wisatawan 2 masa lalu Dolok Merapi Telah 2 Tahun Berstatus Prayitna, Ini Pesan BPPTKG kerjakan Wisatawan Prestise Waspada ini merupakan yang terpanjang intern sejarah pendaftaran aktivitas vulkanik yang dialami Dolok Merapi. Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Jungwok Gunungkidul 3 hari terlampau Wisatawan Hilang Terseret Ombak Tepi laut Jungwok Gunungkidul Korban yang terseret ombak di pantai itu awalnya datang bersama rombongannya sekitar martil WIB. Aksi Sewu Beledi Tumpuk di Malioboro, Ajak Wisatawan Peduli Sampah 3 waktu lalu Aksi Seribu Timba Tumpuk di Malioboro, Ajak Wisatawan Peduli Sampah Banyaknya wisatawan yang datang ke Yogyakarta, termasuk Malioboro, juga menjadi potensi bertambahnya sampah. Jakarta ANTARA - Faktor dominan yang mendorong terjadinya arus pengungsi dari suatu negara adalah konflik sosial politik di negara asal. Afghanistan merupakan negara yang telah mengalami konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. Pada awal Agustus 2021 ini telah terjadi perubahan peta politik di Afghanistan. Sehingga terjadi arus pengungsian secara masif dari Afghanistan. Indonesia diprediksi akan menjadi negara transit bagi para pengungsi tersebut. Kebijakan Persoalan pengungsi merupakan isu internasional sejak puluhan tahun silam. Karenanya dunia internasional telah mengatur mengenai pengungsi antara lain dalam The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees. Pada Pasal 1 Konvensi Roma 1951, Pengungsi adalah orang yang berada di luar negaranya yang terancam keselamatannya jika kembali atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial atau pandangan politik, dan negaranya tidak mampu atau tidak mau memberikan perlindungan di luar negaranya terjemahan bebas, red. Sedangkan dalam Protokol 1967 pengertian pengungsi diperluas tidak lagi berdasarkan geografik, dan batas waktu sebagaimana diatur oleh Konvensi 1951. Di samping itu Indonesia adalah salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia DUHAM 1948. Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka ke negara lain. Sebagaimana terdapat pada Pasal 14 DUHAM yang berintikan perlindungan terhadap pengungsi. Keaktifan Indonesia dalam meratifikasi DUHAM dan progres implementasi HAM yang bergerak mengikuti dinamika sosial politik di Indonesia. Hal ini mendorong Pemerintah untuk lebih concern atas pengungsi yang berdomisili sementara di beberapa provinsi dan menerbitkan kebijakan yang lebih melindungi pengungsi. Melindungi kehidupan, kebebasan dan keselamatan pengungsi adalah selaras dengan pasal 13 DUHAM. Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak mengatur tentang pengungsi dan pencari suaka. Pengaturan terbatas hanya pada korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. Saat ini draf Rancangan UU Perubahan atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sedang disiapkan di tingkat Eselon I, semoga terkait pengungsi dan pencari suaka juga diakomodasi dalam draf tersebut. Jika ketentuan pengaturan mengenai pengungsi dan pencari suaka berpijak pada UU maka dapat dibuat ketentuan turunan yang lebih tegas dan dapat menjadi solusi bagi permasalahan pengungsi di Indonesia secara komprehensif dan sudah berlarut-larut selama ini. Baca juga UNHCR apresiasi Indonesia atas pendaratan pengungsi Rohingya di Aceh Baca juga Amnesty dorong Indonesia pastikan hak kesehatan pengungsi Rohingya Sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden RI No. 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, setiap pengungsi yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah dikategorikan sebagai imigran ilegal. Dengan Perpres RI No. 125/2016 ini terdapat pengakuan seorang pengungsi atau asylum seeker. Saat ini Perpres tersebut merupakan kebijakan tertinggi di Indonesia yang mengatur terkait pengungsi. Perpres ini juga yang menjadi acuan bagi ketentuan turunan yang ada di level lebih rendah. Hal lain Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani dokumen Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development SDGs atau yang dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam implementasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs maka diterbitkan Perpres nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs. SDGs merupakan komitmen bersama masyarakat dunia. Tiap negara akan merealisasikan sesuai aset dan sumber daya yang dimiliki. Ketentuan lain yang berkorelasi dengan penanganan pengungsi di daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada Desember 2019 dalam Global Refugee Forum, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam bidang pendidikan, program pemberdayaan implementasi Perpres, perkuat kerja sama internasional dan pembagian data pengungsi. Dari segi ketentuan yuridis, Perpres 125/2016, Perpres 59/2017 dan Permendagri 7/2018 dapat menjadi dasar hukum bagi Pemda untuk menangani pengungsi. Tentu saja bersinergi dengan organisasi internasional UNHCR, UNESCO dan IOM serta Instansi terkait lainnya. Kemanusiaan Secara kuantitas jumlah pengungsi luar negeri yang masuk ke Indonesia mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data UNHCR dalam 3 tahun terakhir saja jumlah pengungsi di Indonesia yaitu tahun 2018 sebesar tahun 2019 dan tahun 2020 seabanyak jiwa. Penyebaran pengungsi di Indonesia tidak merata hanya pada beberapa provinsi saja seperti Riau, DI Aceh. DKI Jakarta, Jawa Barat. Dengan jumlah pengungsi di Indonesia yang cukup banyak, mau tidak mau Indonesia harus serius menangani pengungsi. Apabila penanganan pengungsi dilakukan dengan setengah hati dan tanpa melibatkan organisasi internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersinergi maka pengungsi yang ada dapat menjadi beban sosial bagi negara. Satu pertanyaan yang kerap muncul pada saat membicarakan perihal pengungsi dalam berbagai kesempatan. Baca juga Ketahanan pengungsi di tengah pandemi jadi perhatian UNHCR Indonesia Baca juga Puluhan pencari suaka kembali tempati trotoar Kebon Sirih Jakarta Rakyat Indonesia masih banyak yang perlu dibantu, mengapa pengungsi mendapat perhatian untuk dibantu ? Pertanyaan ini tidak hanya muncul dari masyarakat umum, namun juga dari para mahasiswa. Bila dilihat dari perspektif kemanusiaan, UNHCR sebagai lembaga internasional yang menangani pengungsi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Artinya bantuan yang diberikan UNHCR adalah bantuan dasar saja agar pengungsi dapat bertahan hidup kebutuhan pokok sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi warga sekitar. Jika ada bantuan tambahan lainnya maka bantuan tersebut juga diperuntukkan untuk penduduk sekitar tempat pengungsi bermukim seperti BLK di Aceh yang awalnya untuk pengungsi Rohingya, diperuntukkan juga untuk warga lokal. Hal lain yang patut dikedepankan dalam mencermati persoalan pengungsi adalah dasar negara Indonesia. Dimana sila ke-2 Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah cukup mewakili hal tersebut. Artinya dari sisi nilai-nilai kemanusiaan pada sila ke-2, yang diwariskan oleh founding fathers, penanganan pengungsi adalah suatu keniscayaan. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi sehingga masalah pengungsi bukan kewajiban Pemerintah Indonesia. Patut disyukuri, berdasarkan catatan UNHCR selama ini tidak ada benturan yang cukup signifikan antara pengungsi dan penduduk lokal. Dengan adanya pemberdayaan pengungsi maka akan memberikan dampak ekonomi seperti mengurangi beban pemerintah daerah dalam menangani pengungsi; dampak sosial seperti terbangun hubungan sosial yang harmonis dengan masyarakat lokal. Penanganan pengungsi terbilang unik karena tidak dapat diselesaikan secara general, tapi secara spesifik sesuai dengan karakteristik pengungsi bahkan bisa secara individual case by case. Tiap daerah memiliki gaya tersendiri dalam menangani pengungsi. Karena penanganan pengungsi di satu wilayah dengan wilayah lainnya cukup berbeda. Meskipun secara yuridis formal tetap berpedoman pada dasar hukum yang sama. Penanganan pengungsi Rohingya di Aceh oleh UNHCR dapat dikatakan berhasil. Selain itu didukung juga oleh Pemda Aceh yang bersinergi dengan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam menyelesaikan persoalan pengungsi. Di sinilah peran Pemerintah Daerah untuk mendorong dan mendukung program-program dari organisasi internasional dalam hal ini UNHCR terkait pengungsi. Baca juga Indonesia tanggapi saran UNHCR untuk ratifikasi konvensi pengungsi Sebagaimana kita ketahui bersama jika hanya mengandalkan anggaran Pemda maka kecil kemungkinan untuk bisa menangani pengungsi karena APBN dan APBD pendanaannya untuk WNI. Lain halnya dengan Pemerintah Kota Pemkot Pekanbaru telah memasukkan penanganan pengungsi dalam Inklusivisme Pengungsi Dalam Rancangan Berkelanjutan SDGs Riau dan telah diterbitkan SK Wali kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kehadiran pengungsi di kota Pekanbaru sudah sekitar 7-8 tahun dengan jumlah pengungsi saat ini sekitar 900 orang. Pemkot Pekanbaru bahkan melihat potensi pengungsi dalam sosial ekonomi di Pekanbaru karena pengungsi terdiri dari berbagai bangsa Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Somaliia, Sudan dan tentunya memiliki kekhasan keahlian. Pengungsi diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pencanangan kota Pekanbaru sebagai kota wisata halal dan MICE. Jika pengungsi Rohingya di Aceh, peran UNHCR yang dominan maka di Pekanbaru sedikit berbeda, yaitu peran IOM yang cukup dominan. Itu karena komunitas pengungsi yang berada di provinsi Riau berbeda secara spesifik dengan pengungsi di Aceh. Pemda Aceh dan Pemda Riau merupakan ilustrasi saja dalam penanganan pengungsi. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi pemda lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan pola kemitraan yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengubah pengungsi dari sekadar menjadi beban ke arah meningkatkan harkat dan martabat pengungsi tanpa menimbulkan kecemburuan warga lokal. Dalam penanganan pengungsi tentu membutuhkan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antar-pemangku kepentingan. Keberhasilan penanganan pengungsi juga akan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif bagi daerah tersebut. Selama ini penanganan pengungsi di Indonesia telah tertangani dengan baik dan manusiawi. Meskipun Indonesia bukan sebagai negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Hingga saat ini Indonesia belum perlu meratifikasi keduanya karena pertimbangan kepentingan nasional anak bangsa lebih luas dan utama. Dengan berbekal penanganan pengungsi selama ini, diharapkan Indonesia lebih siap untuk menangani gelombang pengungsi dari Afganistan saat ini. Karena perubahan iklim politik di negara tersebut pada beberapa pekan terakhir. * Fenny Julita, adalah Analis Keimigrasian Ahli Madya, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. COPYRIGHT © ANTARA 2021 Ilustrasi Pengungsian atau Pemindahan Penduduk dari Daerah-daerah yang Berbahaya, sumber foto Joel Muniz by sedang luang atau bersantai, salah satu aktivitas yang bisa dilakukan adalah bermain teka-teki silang. Permainan ini menawarkan beragam pertanyaan menarik, salah satunya pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya. Pertanyaan ini akan menguji seberapa dalam wawasan dan pengetahuan umum yang kamu miliki. Meskipun terlihat mudah, terkadang pertanyaan ini juga sulit dipecahkan oleh sebagian orang. Hal ini bisa jadi karena tidak tahu, lupa, atau tidak ada sumber referensi yang bisa digunakan untuk mencari tahu. Namun, jangan khawatir karena kunci jawaban mengenai teka-teki tersebut akan dibahas di artikel Pemindahan Penduduk dari Daerah-daerah yang BerbahayaIlustrasi Pengungsian atau Pemindahan Penduduk dari Daerah-daerah yang Berbahaya, sumber foto Nathana Reboucas by buku Teka-teki Silang Ilmu Pengetahuan Alam oleh Nyoman Sudiarta 2020, teka-teki silang adalah suatu bentuk permainan kata berupa rangkaian ruang kosong berwarna hitam dan putih. Dalam permainan tersebut, pemain harus bisa mengisi kolom kotak putih dengan jawaban yang pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya disebut dengan evakuasi. Evakuasi merupakan suatu upaya memindahkan manusia atau hewan secara cepat ke lokasi yang dinilai aman dan jauh dari ancaman yang mampu mengancam nyawa. Perlu diketahui bahwa ada banyak kejadian ekstrim yang dapat mengancam keselamatan manusia. Hal inilah yang membuat pihak-pihak tertentu harus melakukan evakuasi kepada masyarakat yang terdampak. Contohnya seperti wabah penyakit, perang, hingga bencana alam seperti banjir, gunung meletus,tanah longsor, tsunami, dan TTS Terkait PendudukJadi, bisa disimpulkan bahwa kunci jawaban dari TTS pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah-daerah yang berbahaya adalah evakuasi. Adapun soal dan jawaban yang berkaitan dengan kata penduduk di dalam TTS adalah sebagai berikut● URBANISASI Perpindahan penduduk dari desa kota kecil, daerah ke kota besar● MENTRANSMIGRASIKAN Memindahkan penduduk dari satu daerah pulau ke daerah pulau lain● RAWAN Daerah yang berbahaya● ESKIMO Penduduk daerah kutub● POPULASI Jumlah penduduk di suatu daerah● ETNOLOGI Ilmu yang membahas tentang unsur atau masalah kebudayaan masyarakat di suatu daerah● CACAH JIWA Sensus penduduk● MENCACAH JIWA Menghitung jumlah penduduk di suatu negara daerah● KOTA Kawasan yang padat penduduk● KOLONI Daerah penempatan pendudukJadi, evakuasi adalah pemindahan penduduk dari daerah-daerah berbahaya ke daerah yang aman. Kunci jawaban ini diharapkan dapat membantu untuk lanjut ke level permainan TTS yang berikutnya. DLA

pengungsian penduduk ke daerah aman